responsmedia – Media Berita Digital asli Indonesia Independen

responsmedia adalah media berita digital asli Indonesia Independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan manapun.

Prabowo Resmikan Pabrik Baterai Listrik Karawang, Bebas Ormas atau Hanya Aman Saat Ada Presiden?

responsmedia – Pembangunan pabrik baterai listrik Karawang menjadi salah satu proyek penting dalam ambisi Indonesia membangun industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Proyek yang melibatkan perusahaan nasional dan investor asal China ini diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah mineral, serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai global. Namun, di tengah besarnya investasi yang…

pabrik baterai

responsmedia – Pembangunan pabrik baterai listrik Karawang menjadi salah satu proyek penting dalam ambisi Indonesia membangun industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Proyek yang melibatkan perusahaan nasional dan investor asal China ini diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah mineral, serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai global.

Namun, di tengah besarnya investasi yang masuk, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah kawasan industri Karawang benar-benar aman dari gangguan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang melakukan praktik premanisme?

Pertanyaan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebelumnya mengungkap adanya gangguan terhadap kegiatan industri di sejumlah wilayah, termasuk Karawang. Keluhan tersebut mencakup permintaan jatah pekerjaan, hambatan operasional pabrik, hingga persoalan keamanan investasi.

Situasi ini menciptakan dua gambaran yang kontras. Di satu sisi, pemerintah berupaya menghadirkan industri berteknologi tinggi dengan nilai investasi triliunan rupiah. Di sisi lain, pengelola kawasan industri masih menghadapi persoalan keamanan dan kepastian hukum yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan dasar dunia usaha.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peletakan batu pertama proyek ekosistem baterai terintegrasi di Karawang pada 29 Juni 2025. Pada 29 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan bahwa fasilitas produksi baterai telah mulai beroperasi dan peresmian pabriknya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Hingga informasi yang dapat diverifikasi pada 7 November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi bahwa peresmian operasional pabrik tersebut sudah berlangsung. Karena itu, perlu dibedakan antara peresmian dimulainya pembangunan pada 2025 dan rencana peresmian pabrik yang telah berproduksi pada 2026.

Lebih penting lagi, belum ada bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa pabrik baterai listrik Karawang telah sepenuhnya bebas dari gangguan ormas. Tidak adanya laporan gangguan yang ditemukan bukan berarti risiko tersebut sudah hilang.

Prabowo dan Proyek Pabrik Baterai Listrik Karawang

Pabrik baterai listrik Karawang merupakan bagian dari pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Battery Corporation, serta konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend.

Proyek ini menghubungkan pengolahan sumber daya mineral di Halmahera Timur dengan produksi sel baterai di Karawang.

Pemerintah menempatkan pengembangan tersebut sebagai bagian dari strategi hilirisasi. Indonesia tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah, tetapi juga memproduksi komponen industri dengan nilai tambah lebih tinggi.

Investasi Rp7 Triliun untuk Pabrik di Karawang

Fasilitas produksi baterai di Karawang dikembangkan oleh PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery atau CATIB.

Menurut informasi yang disampaikan perusahaan pada 2026, investasi untuk fasilitas tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.

Angka ini perlu dibedakan dari nilai investasi keseluruhan ekosistem baterai terintegrasi sebesar US$5,9 miliar, yang mencakup sejumlah proyek di Karawang dan Halmahera Timur.

Pabrik Karawang dirancang memiliki kapasitas produksi awal 6,9 gigawatt-hour atau GWh per tahun, dengan rencana pengembangan kapasitas lebih besar pada tahap berikutnya.

Fasilitas tersebut diharapkan mendukung kebutuhan baterai kendaraan listrik sekaligus membuka peluang produksi sistem penyimpanan energi.

Pabrik Sudah Mulai Beroperasi Sebelum Peresmian

Pada Agustus 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa pembangunan pabrik telah rampung dan operasinya mulai berjalan secara bertahap.

Kemudian, pada 29 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo.

Pemerintah menyatakan pabrik sudah mulai berproduksi dan peresmian resminya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri tidak selalu menunggu seremoni kenegaraan untuk mulai berjalan.

Namun, keberhasilan menyelesaikan pembangunan fisik belum otomatis menjawab seluruh persoalan lingkungan usaha, termasuk hubungan dengan masyarakat sekitar dan keamanan operasional.

Apakah Pabrik Baterai Listrik Karawang Benar-Benar Bebas Ormas?

Pertanyaan mengenai kebebasan pabrik dari gangguan ormas membutuhkan jawaban berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Sampai awal November 2026, belum ditemukan laporan terverifikasi yang secara khusus menyatakan bahwa proyek CATIB mengalami pemalakan atau gangguan operasional oleh ormas tertentu.

Sebaliknya, belum tersedia pula bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa fasilitas tersebut sepenuhnya bebas dari segala risiko gangguan.

Yang telah terdokumentasi adalah keluhan lebih luas mengenai praktik premanisme yang mengganggu kawasan industri, termasuk di Karawang.

Karawang Pernah Disebut dalam Keluhan Premanisme Kawasan Industri

Pada Februari 2025, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengungkap bahwa sejumlah kawasan industri menghadapi gangguan dari kelompok yang melakukan tindakan bergaya preman.

Wilayah yang disebut mencakup Bekasi, Karawang, Batam, dan beberapa kawasan industri di Jawa Timur.

Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan tekanan agar perusahaan menyerahkan pekerjaan transportasi, katering, pembangunan, dan kegiatan pendukung lainnya kepada kelompok tertentu.

Dalam beberapa kasus yang disampaikan HKI, aktivitas industri bahkan disebut mengalami hambatan.

Namun, laporan tersebut menggambarkan persoalan di kawasan industri secara umum. Tidak tepat menggunakannya sebagai bukti bahwa ormas tertentu telah mengganggu pabrik baterai CATIB.

Mengapa Investor Membutuhkan Jaminan Keamanan?

Investasi industri berteknologi tinggi membutuhkan kepastian jangka panjang.

Perusahaan tidak hanya mengeluarkan dana untuk membangun gedung dan memasang mesin, tetapi juga harus memastikan bahan baku tersedia, tenaga kerja dapat bekerja dengan aman, dan produk bisa dikirim sesuai jadwal.

Gangguan operasional dapat menyebabkan kerugian karena keterlambatan produksi, biaya tambahan, dan terganggunya hubungan dengan pelanggan.

Karena itu, keamanan kawasan industri merupakan bagian dari daya saing ekonomi.

Pemerintah tidak cukup hanya menawarkan insentif fiskal atau kemudahan perizinan apabila perusahaan masih menghadapi ketidakpastian dalam kegiatan sehari-hari.

Ormas, Pekerjaan Lokal, dan Batas antara Aspirasi dengan Pemaksaan

Keberadaan organisasi kemasyarakatan tidak identik dengan tindakan premanisme. Ormas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sipil dan dapat menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta advokasi kepentingan warga.

Masalah muncul ketika sebuah kelompok menggunakan ancaman, intimidasi, atau pemaksaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari perusahaan.

Dalam konteks pabrik baterai listrik Karawang, perbedaan tersebut penting agar kritik terhadap praktik premanisme tidak berubah menjadi tuduhan terhadap seluruh organisasi masyarakat.

Menuntut Kesempatan Kerja Berbeda dengan Meminta Jatah

Masyarakat sekitar kawasan industri memiliki kepentingan yang sah untuk memperoleh manfaat dari investasi.

Warga dapat mengharapkan kesempatan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, dan peluang bagi usaha kecil menjadi pemasok perusahaan.

Namun, kesempatan tersebut seharusnya diberikan melalui proses yang transparan, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan penyedia barang atau jasa.

Permintaan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal juga perlu dibahas melalui mekanisme ketenagakerjaan yang sesuai hukum.

Persoalannya berbeda apabila suatu kelompok memaksa perusahaan memberikan kontrak atau pekerjaan tertentu dengan ancaman menghambat operasional.

Tindakan demikian bukan lagi sekadar penyampaian aspirasi ekonomi.

Perusahaan memiliki hak menjalankan kegiatan usaha tanpa intimidasi, sementara masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingannya secara damai.

Kedua hak tersebut perlu dilindungi secara bersamaan.

Jangan Sampai Investasi Besar Hanya Menguntungkan Pihak Tertentu

Kehadiran pabrik baterai listrik Karawang diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah daerah dapat berperan menjembatani kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.

Program pelatihan, sertifikasi, pendidikan vokasi, dan pengembangan pemasok menjadi langkah yang lebih berkelanjutan daripada pembagian pekerjaan berdasarkan tekanan kelompok.

Perusahaan juga perlu menjelaskan secara terbuka kebutuhan tenaga kerja, persyaratan rekrutmen, serta prosedur pengadaan barang dan jasa.

Transparansi tersebut dapat mengurangi ruang bagi perantara tidak resmi yang menjanjikan akses pekerjaan dengan meminta pembayaran atau imbalan tertentu.

Namun, persoalan kesempatan kerja lokal tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Ketika warga merasa tidak memperoleh manfaat dari industri yang berdiri di sekitar tempat tinggalnya, pemerintah dan perusahaan tetap perlu mendengarkan keluhan tersebut melalui jalur yang sah.

Investasi Triliunan Rupiah Bisa Terganggu oleh Biaya Ekonomi Tak Resmi

Nilai investasi besar sering menjadi ukuran keberhasilan kebijakan industri. Namun, bagi investor, kepastian operasional setelah pabrik berdiri sama pentingnya dengan proses memperoleh izin pembangunan.

Biaya ekonomi tidak resmi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan tanpa dasar hukum hingga tekanan untuk menggunakan penyedia jasa tertentu.

Jika praktik semacam itu terjadi, perusahaan dapat menghadapi biaya yang sulit diprediksi.

Dampaknya Tidak Berhenti pada Investor Asing

Ketika aktivitas industri terganggu, kerugian tidak hanya ditanggung pemegang saham atau perusahaan asing.

Pekerja dapat kehilangan jam kerja, pemasok mengalami keterlambatan pembayaran, dan perusahaan logistik menghadapi gangguan pengiriman.

Dalam jangka panjang, persepsi bahwa suatu kawasan tidak aman dapat memengaruhi keputusan investasi berikutnya.

Karena itu, perlindungan investasi tidak seharusnya dipahami sebagai keberpihakan pemerintah kepada perusahaan besar semata.

Kepastian hukum juga melindungi pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada keberlangsungan kegiatan industri.

Klaim Kerugian Ratusan Triliun Perlu Dibaca Hati-Hati

Pada 2025, HKI menyampaikan bahwa gangguan keamanan dan praktik premanisme berpotensi menyebabkan hilangnya investasi dalam jumlah sangat besar, bahkan disebut dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

Pernyataan tersebut merupakan estimasi yang disampaikan asosiasi industri, bukan angka kerugian yang telah diverifikasi secara menyeluruh melalui audit publik.

Karena itu, angka tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kerugian yang telah terjadi pada pabrik baterai listrik Karawang.

Meski demikian, keluhan dari asosiasi industri menunjukkan adanya persoalan yang patut ditangani pemerintah.

Penyelesaian membutuhkan pendataan kasus, proses hukum yang dapat diawasi, dan langkah pencegahan yang konsisten.

Apakah Status Proyek Strategis Nasional Menjamin Keamanan?

Proyek ekosistem baterai terintegrasi yang mencakup fasilitas Karawang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Status tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan proyek karena dianggap penting bagi perekonomian.

Namun, status PSN bukan jaminan bahwa seluruh risiko operasional akan hilang.

Pengamanan Proyek Tidak Sama dengan Kekebalan Hukum

Proyek strategis tetap harus mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, lingkungan, perizinan, dan hukum lainnya.

Demikian pula, apabila terdapat dugaan intimidasi atau pemaksaan terhadap perusahaan, penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme hukum yang berlaku.

Tidak semestinya suatu proyek mendapatkan perlindungan dari tindakan melawan hukum hanya ketika pejabat tinggi sedang berkunjung.

Kepastian hukum seharusnya berlaku sepanjang waktu, termasuk ketika perhatian media telah beralih ke persoalan lain.

Keamanan Harus Berjalan Bersama Perlindungan Hak Warga

Pengamanan kawasan industri juga tidak boleh digunakan untuk menutup ruang kritik masyarakat.

Warga tetap berhak menyampaikan keberatan terhadap persoalan lingkungan, dampak lalu lintas, penggunaan lahan, atau kesempatan kerja melalui mekanisme yang sah.

Perusahaan dan pemerintah perlu membedakan protes damai dengan intimidasi atau tindakan yang melanggar hukum.

Pembedaan tersebut penting agar upaya memberantas premanisme tidak berubah menjadi pembatasan sewenang-wenang terhadap partisipasi masyarakat.

Dalam jangka panjang, hubungan yang sehat antara industri dan warga sekitar justru dapat memperkuat keamanan investasi.

Pabrik Baterai Listrik Karawang dan Janji Ribuan Lapangan Kerja

Selain nilai investasi, salah satu manfaat yang diharapkan dari pabrik baterai listrik Karawang adalah penciptaan lapangan kerja.

PT CATIB memperkirakan fasilitas tersebut dapat menyerap sekitar 3.000 pekerja ketika beroperasi penuh.

Angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, bukan bukti bahwa seluruh posisi telah terisi pada November 2026.

Apakah Tenaga Kerja Lokal Akan Mendapat Prioritas?

Industri baterai membutuhkan tenaga kerja dengan beragam keahlian.

Selain operator produksi, perusahaan memerlukan teknisi, tenaga pemeliharaan mesin, ahli pengendalian kualitas, petugas keselamatan kerja, hingga tenaga administrasi.

Sebagian pekerjaan membutuhkan keterampilan khusus yang mungkin belum tersedia dalam jumlah memadai di sekitar lokasi.

Karena itu, peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal memerlukan program pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata industri.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah kejuruan, politeknik, balai latihan kerja, dan perusahaan untuk menyiapkan calon pekerja.

Jika langkah tersebut dilakukan secara konsisten, manfaat investasi dapat menjangkau masyarakat tanpa harus melalui praktik pembagian pekerjaan secara paksa.

Jangan Sampai Warga Hanya Menjadi Penonton

Kehadiran pabrik berteknologi tinggi dapat menciptakan peluang ekonomi di luar pekerjaan langsung.

Kebutuhan transportasi, makanan, perawatan fasilitas, akomodasi, dan layanan pendukung dapat membuka pasar bagi usaha lokal.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis terbagi secara merata.

Usaha kecil mungkin membutuhkan peningkatan standar kualitas, sertifikasi, pembiayaan, atau kemampuan memenuhi kontrak perusahaan besar.

Pemerintah daerah dan pengelola kawasan industri perlu membantu menghubungkan UMKM yang memenuhi persyaratan dengan kebutuhan perusahaan.

Pendekatan seperti ini lebih menjanjikan daripada membiarkan persaingan memperoleh kontrak berubah menjadi konflik antarkelompok.

Prabowo, Hilirisasi, dan Ujian Kepastian Hukum di Karawang

Pembangunan industri baterai merupakan bagian dari upaya Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari sumber daya mineralnya.

Melalui pengolahan nikel dan produksi komponen baterai, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri kendaraan listrik global.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui jumlah pabrik yang dibangun atau nilai investasi yang diumumkan.

Pabrik Beroperasi Belum Berarti Seluruh Masalah Selesai

Pabrik baterai listrik Karawang sudah mulai beroperasi secara bertahap. Perkembangan tersebut merupakan tahapan penting dalam proyek industri yang membutuhkan investasi besar dan teknologi khusus.

Meski demikian, pemerintah masih perlu memastikan kualitas pekerjaan, keamanan operasional, kepatuhan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Persoalan keamanan kawasan industri menjadi salah satu indikator yang layak dipantau.

Apabila pemerintah ingin membangun industri baterai yang kompetitif secara global, kepastian hukum harus berlaku untuk seluruh perusahaan, bukan hanya proyek yang memperoleh perhatian nasional.

Penegakan Hukum Tidak Boleh Bergantung pada Sorotan Media

Keluhan mengenai premanisme kawasan industri telah muncul sebelum rencana peresmian pabrik baterai Karawang pada 2026.

Pada Februari 2025, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan melaporkan tindakan ormas yang mengganggu operasional pabrik dan penyerapan tenaga kerja kepada kepolisian.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan keamanan industri.

Namun, efektivitas kebijakan perlu dinilai melalui hasil penanganan kasus, pencegahan gangguan berulang, dan pengalaman nyata pelaku usaha.

Pemerintah dapat memperkuat kepercayaan investor dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, tindak lanjut yang transparan, serta perlindungan bagi pelapor dari ancaman.

Penanganan kasus juga perlu membedakan pelanggaran hukum individual dari kegiatan organisasi masyarakat yang sah.

Bagaimana Mengukur Apakah Pabrik Karawang Benar-Benar Aman?

Menentukan apakah pabrik baterai listrik Karawang bebas gangguan ormas tidak cukup berdasarkan foto peresmian, pernyataan pejabat, atau tidak adanya pemberitaan negatif.

Penilaian membutuhkan informasi yang dapat diperiksa.

Transparansi Gangguan Operasional

Perusahaan dan pengelola kawasan industri dapat memberikan informasi mengenai gangguan keamanan yang berdampak pada produksi, pengiriman, atau keselamatan pekerja.

Tidak semua rincian keamanan perlu dibuka kepada publik. Namun, data umum mengenai jumlah gangguan dan tindak lanjutnya dapat membantu menunjukkan perkembangan kondisi kawasan.

Jika tidak ada laporan gangguan selama periode tertentu, hal tersebut dapat menjadi indikator positif.

Meski begitu, data tersebut tetap perlu dibaca bersama mekanisme pelaporan dan kesediaan pihak yang terdampak untuk mengadukan masalah.

Rekrutmen dan Pengadaan yang Terbuka

Proses perekrutan tenaga kerja serta pemilihan pemasok juga dapat menjadi indikator tata kelola.

Ketika informasi lowongan dan pengadaan tersedia secara jelas, ruang bagi pihak tidak resmi untuk menjual akses pekerjaan dapat berkurang.

Perusahaan juga dapat menyediakan mekanisme pengaduan apabila terdapat permintaan uang, intimidasi, atau tekanan dalam proses tersebut.

Bagi masyarakat sekitar, transparansi membantu memastikan kesempatan ekonomi tidak hanya dikuasai kelompok yang memiliki akses atau pengaruh tertentu.

Koordinasi Pemerintah, Perusahaan, dan Warga

Keamanan kawasan industri membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Aparat penegak hukum bertugas menangani dugaan tindak pidana. Pemerintah daerah berperan dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab menerapkan tata kelola operasional yang baik.

Sementara itu, masyarakat dan organisasi sipil dapat menyampaikan aspirasi serta mengawasi dampak pembangunan melalui saluran yang sah.

Koordinasi tersebut harus menghasilkan mekanisme penyelesaian masalah yang jelas, bukan sekadar pertemuan seremonial.

Tajuk Akhir: Pabrik Baterai Karawang Perlu Aman Setiap Hari, Bukan Hanya Saat Peresmian

Rencana Presiden Prabowo meresmikan operasional pabrik baterai listrik Karawang menandai perkembangan penting proyek hilirisasi Indonesia.

Fasilitas yang dikembangkan PT CATIB telah mulai berproduksi secara bertahap, dengan kapasitas awal 6,9 GWh per tahun dan proyeksi penyerapan sekitar 3.000 tenaga kerja ketika beroperasi penuh.

Namun, pertanyaan apakah pabrik tersebut benar-benar bebas gangguan ormas belum dapat dijawab secara pasti berdasarkan informasi publik yang tersedia hingga 7 November 2026.

Tidak ditemukan bukti terverifikasi bahwa proyek CATIB secara khusus mengalami pemalakan oleh ormas. Namun, keluhan mengenai premanisme di kawasan industri Karawang dan wilayah lain memang pernah disampaikan asosiasi industri.

Kedua fakta tersebut harus dipisahkan agar pembahasan tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.

Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan investasi dapat berjalan aman sekaligus melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Perusahaan juga perlu membuka kesempatan ekonomi secara transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan warga sekitar.

Pada akhirnya, keberhasilan pabrik baterai listrik Karawang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi atau besarnya investasi.

Keberhasilan juga bergantung pada apakah pekerja merasa aman, masyarakat memperoleh manfaat, perusahaan dapat beroperasi tanpa intimidasi, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani sesuai hukum.

Peresmian pabrik berlangsung satu hari. Kepastian hukum dan keamanan investasi harus berlaku setiap hari.

Itulah ukuran yang lebih relevan untuk menilai perkembangan industri baterai Indonesia setelah perhatian publik terhadap seremoni peresmian berakhir.

Referensi

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo Panggil Menko Bahlil, Bahas Listrik Desa hingga Pabrik Baterai CATL–Antam, 29 Oktober 2026.
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_panggil_menko_bahlil_bahas_listrik_desa_hingga_pabrik_baterai_catl_antam

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Resmikan Groundbreaking Industri Baterai Listrik, Presiden Prabowo: Kerja Sama Program Kolosal Antarnegara, 29 Juni 2025.
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/resmikan-groundbreaking-industri-baterai-listrik-presiden-prabowo-kerja-sama-program-kolosal-antarnegara

ANTARA News. ESDM Sebut Pembangunan Pabrik Baterai EV di Karawang Sudah Rampung, 21 Agustus 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5705060/esdm-sebut-pembangunan-pabrik-baterai-ev-di-karawang-sudah-rampung

Investasi Jabar. Indonesia’s EV Battery Plant in Karawang Set for Q3 2026, 6 Maret 2026.
https://investasi.jabarprov.go.id/news/indonesia-s-ev-battery-plant-in-karawang-set-for

Bisnis.com. Kawasan Industri: Investasi Ratusan Triliun Batal Gegara ‘Premanisme’ Ormas, 6 Februari 2025.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/257/1837402/kawasan-industri-investasi-ratusan-triliun-batal-gegara-premanisme-ormas

ANTARA News. Kemnaker Laporkan Ormas yang Ganggu Kawasan Industri, Februari 2025.
https://www.antaranews.com/berita/4646349/kemnaker-laporkan-ormas-yang-ganggu-kawasan-industri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *