Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) untuk menelusuri dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur. Instruksi tersebut disampaikan setelah Pramono menerima keluhan langsung dari seorang warga ketika menggunakan transportasi umum pada Rabu, 18 November 2026. Aduan warga juga menyoroti dugaan perdagangan satwa langka dan perlakuan tidak layak terhadap hewan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan perdagangan hewan sekaligus memperkuat layanan kesehatan satwa.
responsmedia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian khusus terhadap laporan dugaan perdagangan hewan ilegal di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur. Laporan tersebut mencakup dugaan penjualan hewan hasil pencurian hingga kondisi pemeliharaan satwa yang dinilai tidak layak. Menanggapi persoalan itu, Pramono langsung menginstruksikan Dinas KPKP DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban.
Perintah tersebut disampaikan Pramono kepada awak media pada Kamis, 19 November 2026, di kawasan Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa laporan awal diterima secara langsung ketika sedang menggunakan transportasi umum sehari sebelumnya. Pramono berharap dinas terkait dapat segera melaksanakan operasi untuk memastikan kondisi perdagangan hewan di lokasi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dua persoalan penting, yaitu dugaan pelanggaran hukum dan kesejahteraan hewan. Jika benar terdapat hewan curian yang diperjualbelikan, proses penelusuran perlu melibatkan pemeriksaan asal-usul serta kepemilikan hewan. Namun, hingga informasi yang tersedia pada 20 November 2026, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai tindak pidana yang telah terbukti.
Berawal dari Aduan Seorang Ibu di Transjakarta
Menariknya, instruksi penertiban ini bermula dari interaksi langsung antara gubernur dan seorang warga. Ketika menaiki bus Transjakarta pada Rabu, 18 November 2026, Pramono menerima keluhan dari seorang perempuan mengenai kondisi Pasar Hewan Jatinegara. Warga tersebut meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap dugaan perdagangan hewan ilegal serta perlakuan tidak layak terhadap satwa.
Momen pertemuan itu kemudian dibagikan melalui platform media sosial Threads. Dalam unggahannya, warga tersebut menyoroti dugaan adanya hewan langka dan hewan hasil pencurian yang diperjualbelikan di pasar. Ia juga mengapresiasi kesediaan Pramono mendengarkan keluhan yang disampaikan secara langsung.
Respons Pramono menunjukkan bagaimana laporan masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memeriksa persoalan di lapangan. Namun, sebuah aduan tetap memerlukan proses verifikasi sebelum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Karena itu, pemeriksaan oleh instansi berwenang menjadi langkah penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya.
Pasar Hewan Jatinegara merupakan salah satu kawasan perdagangan hewan yang dikenal masyarakat Jakarta. Berbagai jenis hewan peliharaan dan perlengkapannya dapat ditemukan di kawasan pasar tersebut. Aktivitas perdagangan yang berlangsung membuat pengawasan terhadap asal-usul dan kondisi hewan menjadi hal penting.
Laporan warga yang diterima Pramono menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hewan-hewan yang diperdagangkan diperoleh dan dipelihara. Dugaan penjualan hewan curian memerlukan pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan dan informasi dari pihak terkait. Sementara itu, dugaan perdagangan satwa dilindungi membutuhkan pemeriksaan jenis satwa serta dokumen legalitasnya.
Penting untuk dicatat bahwa laporan terhadap suatu kawasan tidak berarti seluruh pedagang di dalamnya melakukan pelanggaran. Banyak pelaku usaha hewan menjalankan aktivitas perdagangan secara sah dan bertanggung jawab. Penertiban yang tepat perlu membedakan aktivitas legal dari praktik yang terbukti melanggar ketentuan.
KPKP DKI Diminta Melakukan Operasi dan Penertiban
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta memiliki peran dalam urusan kesehatan hewan serta pengawasan bidang terkait sesuai kewenangannya. Dalam kasus ini, Pramono meminta dinas tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat melalui pemeriksaan lapangan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perdagangan hewan di Pasar Jatinegara.
Menurut pemberitaan ANTARA, Pramono menyampaikan instruksi itu segera setelah menerima aduan warga. Ia berharap operasi dapat dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026. Meski demikian, pernyataan tersebut belum memberikan rincian hasil pemeriksaan, jumlah hewan yang ditemukan, atau tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan.
Jika pemeriksaan menemukan dugaan pencurian atau perdagangan satwa dilindungi, tindak lanjutnya perlu melibatkan aparat serta instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Koordinasi tersebut penting agar penanganan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Dengan begitu, setiap dugaan pelanggaran dapat diproses berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Dugaan Penjualan Hewan Curian dan Satwa Langka Perlu Diselidiki

Dugaan penjualan hewan curian menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan hak kepemilikan dan potensi tindak pidana. Hewan peliharaan seperti kucing, anjing, maupun burung dapat memiliki pemilik sah yang mengalami kerugian apabila hewannya diambil tanpa izin. Karena itu, penelusuran asal-usul hewan menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Selain hewan curian, laporan warga juga menyinggung kemungkinan adanya satwa langka yang diperjualbelikan. Namun, tidak semua satwa yang tergolong langka otomatis memiliki status perlindungan hukum yang sama. Penentuan legalitas perdagangan perlu didasarkan pada identifikasi spesies, status perlindungan, dan dokumen perizinan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, penanganannya dapat melibatkan instansi konservasi dan aparat penegak hukum. Pemeriksaan yang akurat diperlukan agar satwa yang membutuhkan perlindungan dapat ditangani sesuai ketentuan. Langkah tersebut juga penting untuk memastikan pedagang yang menjalankan usaha secara legal tidak dirugikan oleh tuduhan yang belum terbukti.
Pramono Tegaskan Jakarta Harus Ramah Hewan
Di tengah perhatian terhadap Pasar Hewan Jatinegara, Pramono menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap hewan. Menurutnya, perlindungan satwa merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Pramono menyinggung keberadaan peraturan gubernur yang mengatur larangan perdagangan hewan tertentu untuk tujuan konsumsi. Salah satu kebijakan yang relevan adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 mengenai larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah dalam melindungi hewan sekaligus memperhatikan kesehatan masyarakat.
Meski demikian, kebijakan larangan perdagangan untuk konsumsi berbeda dari aturan mengenai pencurian hewan atau perdagangan satwa dilindungi. Masing-masing persoalan memiliki dasar hukum dan kewenangan penanganan yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, pemeriksaan di Pasar Jatinegara perlu dilakukan secara menyeluruh berdasarkan jenis pelanggaran yang ditemukan.
Pemprov DKI Bangun Lima Puskesmas Hewan
Selain menanggapi dugaan perdagangan ilegal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan hewan. Pramono menyampaikan bahwa pemerintah sedang membangun lima pusat kesehatan masyarakat khusus hewan atau puskesmas hewan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan bagi hewan peliharaan.
Pemprov DKI juga disebut telah memiliki lima mobil pelayanan kesehatan hewan keliling. Layanan bergerak dapat membantu menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan hewan secara langsung. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan veteriner di Jakarta.
Selain pelayanan kesehatan, pemerintah menjalankan program sterilisasi bagi kucing dan hewan lainnya. Sterilisasi merupakan salah satu upaya pengelolaan populasi hewan yang dapat mendukung kesejahteraan satwa apabila dilakukan secara tepat. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan edukasi masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Mengapa Kesejahteraan Hewan di Pasar Penting?
Kesejahteraan hewan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap aktivitas pemeliharaan maupun perdagangan satwa. Hewan membutuhkan makanan, air, tempat yang sesuai, dan penanganan yang tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Kondisi lingkungan yang buruk dapat memengaruhi kesehatan hewan sekaligus meningkatkan risiko penularan penyakit.
Di pasar hewan, pengawasan diperlukan untuk memastikan tempat penjualan memiliki kondisi yang memadai. Kepadatan kandang, kebersihan, ventilasi, dan akses air menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi satwa. Pemeriksaan kesehatan juga penting, terutama ketika hewan berasal dari berbagai lokasi berbeda.
Pengelolaan pasar yang baik bukan hanya memberikan manfaat bagi hewan, tetapi juga bagi pedagang dan pembeli. Lingkungan perdagangan yang tertib dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asal-usul serta kondisi hewan yang diperjualbelikan. Karena itu, pembenahan pasar sebaiknya mempertimbangkan aspek kesehatan, legalitas, dan keberlanjutan usaha.
Dugaan Perdagangan Hewan Ilegal
Kasus yang mendapat perhatian Pramono memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah mengenali persoalan di lapangan. Laporan warga menjadi informasi awal yang dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi. Namun, laporan yang baik sebaiknya didukung informasi yang jelas agar memudahkan proses verifikasi.
Jika masyarakat menemukan dugaan perdagangan hewan curian atau satwa dilindungi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Mencatat lokasi, waktu, dan informasi kejadian secara akurat.
- Menyimpan bukti yang diperoleh secara sah tanpa membahayakan diri sendiri.
- Melaporkan dugaan pencurian kepada kepolisian.
- Menghubungi instansi konservasi terkait apabila terdapat dugaan perdagangan satwa dilindungi.
- Menyampaikan keluhan kesejahteraan hewan kepada dinas yang berwenang.
- Menghindari penyebaran tuduhan terhadap individu tertentu sebelum fakta terverifikasi.
Masyarakat juga sebaiknya tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat menimbulkan konflik atau membahayakan hewan. Proses pemeriksaan membutuhkan kewenangan dan prosedur yang sesuai. Melalui laporan yang bertanggung jawab, warga dapat membantu pengawasan tanpa mengganggu penanganan resmi.
Penertiban pasar hewan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan. Pemerintah perlu memastikan perlindungan hewan dan kepatuhan hukum tanpa mengabaikan pedagang yang menjalankan aktivitas usaha secara sah. Oleh karena itu, pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti menjadi hal penting.
Salah satu tantangannya adalah memastikan asal-usul hewan yang diperdagangkan. Pada beberapa jenis hewan, dokumen kepemilikan atau riwayat perpindahan tidak selalu mudah ditelusuri. Situasi ini dapat menyulitkan pemeriksaan apabila terdapat laporan pencurian atau perdagangan ilegal.
Tantangan lainnya berkaitan dengan pembinaan pedagang dan peningkatan standar pemeliharaan. Pengawasan sesaat mungkin dapat menemukan masalah tertentu, tetapi perbaikan jangka panjang membutuhkan pemeriksaan berkala dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut, pasar hewan dapat berkembang menjadi lingkungan perdagangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Dinas KPKP menjadi respons terhadap laporan dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara. Aduan yang diterima langsung dari warga pada 18 November 2026 turut menyoroti dugaan perdagangan satwa langka dan perlakuan tidak layak terhadap hewan. Pemerintah kemudian meminta pemeriksaan dan penertiban untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, dugaan yang beredar belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa seluruh praktik yang dilaporkan benar-benar terjadi. Hasil pemeriksaan resmi diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran serta siapa pihak yang bertanggung jawab. Penanganan yang tepat harus mengutamakan fakta, legalitas, dan perlindungan terhadap hewan.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan satwa melalui pembangunan lima puskesmas hewan, pelayanan keliling, dan program sterilisasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hewan membutuhkan kombinasi pengawasan dan layanan kesehatan. Ke depan, masyarakat tentu menantikan hasil penelusuran KPKP serta langkah konkret untuk memastikan perdagangan hewan di Jakarta berlangsung secara legal dan bertanggung jawab.
Referensi
- ANTARA News. (19 November 2026). DKI Telusuri Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara. Baca ANTARA News.
- detikNews. (19 November 2026). Hewan Curian Diduga Dijual di Pasar Jatinegara, Pram Minta Pemprov Telusuri. Baca detikNews.
- CNN Indonesia. (19 November 2026). Pramono Perintahkan Operasi Atasi Penjualan Hewan Ilegal di Jatinegara. Baca CNN Indonesia.
- Media Indonesia. (19 November 2026). Pramono Perintahkan Operasi Pasar Hewan Jatinegara, Usut Dugaan Penjualan Hewan Curian. Baca Media Indonesia.
- Metro TV News. (19 November 2026). Pramono Perintahkan KPKP Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara. Baca Metro TV News.













