Ringkasan Cepat:
- Ratusan warga, pengusaha sound horeg, dan kepala desa berdemo di Kantor Kecamatan Tayu, Pati, Rabu (12/8/2026)
- Gerbang kantor kecamatan jebol dan Camat Tayu Imam Rifai dilempari botol saat menemui massa
- Camat akhirnya mencabut larangan sound horeg dan meminta maaf secara terbuka
- Aturan sound horeg ke depan akan mengacu pada Surat Edaran Bupati Pati, bukan lagi kebijakan sepihak kecamatan
Tayu, Pati, 13 Agustus 2026 — Ratusan warga, pengusaha sound horeg, dan sejumlah kepala desa menggeruduk Kantor Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Rabu (12/8/2026), menolak larangan penggunaan sound system berdaya besar tersebut. Aksi berlangsung ricuh hingga gerbang kantor roboh, sebelum Camat Imam Rifai akhirnya mencabut larangan itu dan meminta maaf di hadapan massa.
Mengapa Ini Penting?

Sound horeg adalah sistem tata suara berdaya besar yang biasa dipakai dalam arak-arakan dan hajatan di pesisir utara Jawa Tengah. Bagi warga Tayu, sound horeg bukan sekadar hiburan — ia menjadi sumber penghidupan bagi kru sound system, pelaku seni lokal, dan pengusaha persewaan.
Kegaduhan ini berakar dari pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tayu pada Selasa, 4 Agustus 2026, yang dihadiri Aliansi Masyarakat Kecamatan Tayu, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, takmir masjid, hingga tokoh agama setempat. Pertemuan itu menyepakati penolakan terhadap sound horeg dan mengusulkan agar Pemkab Pati membuat larangan resmi. Saat dikonfirmasi Jumat (7/8/2026), Camat Tayu, Imam Rifai, menjelaskan langkah itu diambil untuk menindaklanjuti dua keluhan utama warga: tingkat kebisingan berlebihan yang dinilai membahayakan kesehatan bayi dan lansia, serta beban ekonomi akibat penarikan iuran kepada warga untuk membiayai kegiatan sound horeg, seperti dilaporkan Kompas.com. Pihak kecamatan dan tokoh agama juga menyoroti potensi sound horeg memicu peredaran minuman keras dan gangguan ketertiban umum.
Meski beralasan menindaklanjuti aspirasi warga, warga dan pengusaha sound horeg menilai keputusan pelarangan itu diambil sepihak, tanpa melibatkan pengusaha maupun kepala desa se-Kecamatan Tayu. Persoalan ini juga menyentuh isu yang lebih luas: kesesuaian aturan tingkat kecamatan dengan Surat Edaran Bupati Pati Nomor B/277/000.1.10 tentang regulasi sound karnaval, yang menurut warga semestinya menjadi acuan tunggal agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Ketegangan ini juga bukan kasus tunggal — BEM SI Jabar sempat menggelar demo serupa terkait isu kebijakan pemerintah beberapa bulan lalu, menandakan pola protes warga terhadap kebijakan yang dianggap sepihak masih terus berulang di berbagai daerah.
Reaksi dan Dampak

Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga dan Pemuda Tayu mulai berkumpul di depan Kantor Kecamatan Tayu sekitar pukul 10.30 WIB sambil membawa truk bermuatan perangkat sound horeg yang dibunyikan sepanjang aksi. Turut hadir dalam barisan massa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama Kepala Desa Gunungwungkal, Mulyono, yang naik ke atas panggung dan menegaskan bahwa persoalan sound horeg bukan ranah tugas seorang camat, serta bahwa larangan tersebut tidak pernah disetujui oleh para kepala desa se-Kecamatan Tayu. Koordinator AMPB, Supriyono yang akrab disapa Botok, bahkan secara terbuka meminta Imam Rifai mundur dari jabatannya karena dianggap gagal mengayomi masyarakat Tayu.
Situasi kian tegang karena Camat Tayu belum berada di lokasi saat massa mulai berdatangan — ia masih berada di Pati Kota. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan tambahan; sebagian massa menilainya sebagai cerminan buruknya pelayanan publik dan mendesak evaluasi kinerja kepemimpinan di Kecamatan Tayu. Aksi saling dorong pun terjadi hingga merobohkan pagar kantor kecamatan, sementara Kapolsek Tayu, AKP Aris Pristianto, berulang kali berupaya menenangkan massa sembari berjanji akan menghadirkan camat secara langsung.
Koordinator lapangan aksi, Nur Khamim, menegaskan bahwa sorotan warga sebenarnya tertuju pada kinerja camat, bukan sekadar soal sound horeg semata.
“…yang kami soroti kinerja Pak Camat Tayu.” — Nur Khamim, Koordinator Lapangan Aksi, 12 Agustus 2026
Situasi memanas ketika massa berulang kali mendobrak pintu gerbang kantor kecamatan hingga salah satu daun pintu jebol. Camat baru menemui massa sekitar pukul 12.15 WIB, dan sempat dilempari botol air mineral saat hendak naik ke mobil komando, sehingga aparat kepolisian membentuk barikade untuk menghalau massa. Dalam audiensi di pendopo kecamatan yang dikawal ketat ratusan personel Polresta Pati, Imam Rifai sempat berdalih bahwa larangan itu bukan keputusannya sendiri, melainkan kesimpulan dari pertemuan bersama tokoh masyarakat sebelumnya.
“Saya tidak mengambil keputusan, saya hanya menyampaikan aspirasi.” — Imam Rifai, Camat Tayu, 12 Agustus 2026
Di bawah desakan massa, Imam Rifai akhirnya menyepakati tuntutan pendemo. Ia menandatangani berita acara yang menyatakan pihak Kecamatan Tayu mencabut pernyataan larangan sound horeg yang dinilai menimbulkan keresahan dan multitafsir di masyarakat, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul di media sosial maupun di tengah warga. Pernyataan pencabutan itu disambut sorak-sorai dan kegembiraan massa yang hadir.
Kronologi Peristiwa

| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| Selasa, 4 Agustus 2026 | Forkopimcam Tayu bertemu tokoh masyarakat dan menyepakati usulan larangan sound horeg | Garuda TV, Tribunjateng |
| Jumat, 7 Agustus 2026 | Camat Imam Rifai menjelaskan alasan larangan: kebisingan dan beban iuran warga | Tribunjateng, Wartaphoto |
| Rabu, 12/8, 10.30 WIB | Massa berkumpul di depan Kantor Kecamatan Tayu bersama truk sound horeg | Kompas.com, detikJateng |
| Rabu, 12/8, siang | Saling dorong hingga pagar kantor roboh; Camat belum di lokasi | detikJateng |
| Rabu, 12/8, ±12.15 WIB | Camat menemui massa; gerbang kantor jebol dan camat dilempari botol | Kompas.com |
| Rabu, 12/8, siang | Audiensi berlangsung di pendopo kecamatan, dikawal Polresta Pati | Lingkarjateng, detikJateng |
| Rabu, 12/8/2026 | Camat menandatangani berita acara pencabutan larangan dan meminta maaf | Mitrapost.com, Kompas.com |
Apa Selanjutnya?

Imam Rifai menyatakan aturan teknis sound horeg ke depan akan mengikuti Surat Edaran Bupati Pati, bukan lagi kebijakan sepihak tingkat kecamatan. Ini sejalan dengan tuntutan warga yang meminta pelibatan pengusaha dan kepala desa dalam setiap kebijakan yang berdampak pada mata pencaharian mereka.
Belum ada keterangan resmi dari Pemkab Pati soal revisi menyeluruh Surat Edaran tersebut. Massa Aliansi Warga dan Pemuda Tayu sendiri menegaskan akan terus menuntut kejelasan dan ruang dialog resmi, dan menyatakan siap memindahkan aksi ke tingkat Kabupaten Pati apabila aspirasi mereka tidak diakomodasi di tingkat kecamatan. Rangkaian kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah juga kerap memicu dinamika serupa antara kebijakan atas dan aspirasi warga di lapangan — pola yang mungkin relevan dipantau untuk kasus Tayu ke depan. Warga Tayu kemungkinan akan terus mengawasi implementasi lapangan pasca-pencabutan larangan ini, termasuk apakah desakan sebagian massa agar Camat Imam Rifai mundur dari jabatannya akan berlanjut menjadi tuntutan politik yang lebih luas.
Artikel ini ditulis oleh Redaksi ResponsMedia.













